36 Anggota PEPABRI di Sultra, Diduga Jadi Korban Mafia Tanah
Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pimpinan Haris Pertama, mendampingi 36 anggota Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (PEPABRI) Konawe beserta anak cucunya dalam mengungkap makelar tanah yang terletak di sekitaran PT Obsidian Stainless Steel (PT OSS).
Anggota Tim Hukum DPP KNPI Arief Parhusip mengapresiasi kinerja hakim dalam perkara nomor 18/Pdt.G/2023/PN Unh, pihaknya dan PT OSS saat ini telah memasuki sidang lanjutan, yaitu pemeriksaan setempat, di lokasi tanah sengketa berlokasi di dalam pabrik PT OSS, 17 November 2023.
“Walau ada sedikit perdebatan di pintu masuk PT OSS
karena para penggugat tertahan di pos security, namun selanjutnya acara berjalan dengan lancar dengan pengawalan yang baik dan professional dari tim security
PT OSS,” ujarnya.
Beberapa Pengurus DPP KNPI yang bernaung di kantor hukum Parlin Timbul & Associates, mengerahkan seluruh keahliannya untuk pendampingan advokasi kasus ini.
“Hadir dua Advokat dan satu Paralegal mengawal Para Penggugat yaitu Purnawirawan TNI POLRI dan atau ahli
warisnya,” ungkapnya.
Dalam perkara tersebut, Arief menyesalkan tak kunjung ditunjukkannya alas hak dari PT OSS atas tanah yang mereka kuasai di SS 6, 7 dan 8.
Ia juga menuturkan, penunjukkan alas hak tersebut merupakan tanggung jawab sosial dari PT OSS sebagai perusahaan asing yang membeli tanah dari masyarakat Indonesia.
“Kami berharap setelah Majelis Hakim melihat keadaan tanah Para Penggugat yang sudah di acak-acak batas-batas ambalan tanah per kavlingnya oleh PT OSS, Yang Mulia dapat menyakini bahwa ada kejanggalan yang memang secara sistematis dilakukan pihak-pihak yang diuntungkan atas kaburnya tanda-tanda batas tanah itu, dalam rangka menzolimi hak-hak anak bangsa. Klien kami telah mencoba berbagai macam cara seperti mendatangi kantor PT OSS dan PT VDNI, mensomasi sampai 3 kali, mengadu langsung ke Kantor Staff Presiden di Jakarta, yang berbuah adanya rapat di BPN Konawe dengan PT OSS dan PT VDNI. Namun tetap saja PT OSS dan PT VDNI tidak bergeming, dan akhirnya para prajurit Purnawirawan dan ahli warisnya harus memperjuangkan hak mereka di Pengadilan karena PT OSS tidak pernah koperatif untuk sekedar menunjukkan dari siapa mereka membeli tanah Klien kami,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Koordinator Para Penggugat, Mustakim Rifai mengatakan bahwa cara-cara kerja mafia tanah benar-benar terlihat di lapangan. Mafia Tanah sengaja dengan segera meminta PT OSS melakukan pemerataan tanah agar tanda-tanda batas tanah langsung hilang.
Ia juga menuturkan, akibat mafia tahan tersebut, sehingga mempersulit tuntutan di pengadilan yang mengharuskan mengetahui batas tanan dan
menguasai tanah, bahkan setelah kami lakukan demonstrasi ditanah itu pada tahun 2017.
“Kami berharap keyakinan Majelis Hakim terbentuk dan menguat setelah Pemeriksaan Setempat ini, bahwa kami tahu dimana letak petakan tanah kami, kami korban kehilangan tanah murni karena kerja-kerja mafia tanah, yang sudah memahami hukum pertanahan yaitu pentingnya informasi tentang batas-batas tanah dan juga pihak yang menjual tanah kami, untuk digugat dipengadilan atau dilaporkan ke pihak berwajib. Sampai saat ini PT OSS tidak pernah mau memberitahukan siapa yang menjual tanah kami ke mereka setelah berbagai upaya kami tempuh. Saya sendiri yang datang mengadu ke Kantor Staff Presiden tahun lalu. Tapi untuk batas tanah, untung ada tehnologi Google Earth yang mempunyai rekaman situasi tanah sejak 2014 jadi kami bisa cek dimana titik koordinat tanah masing-masing purnawirawan yang menggugat. Dan semua SIPT asli ada ditangan kami, jadi bagaimana mereka bisa membeli tanah yang warkah /alas hak tanahnya masih ada ditangan kami?,” tegas Mustakim.
Advokat Para Penggugat Fahrial Ansar menyampakan bahwa Pemeriksaan Setempat masih berlanjut satu kali lagi di Jumat depan, tanggal 24 November 2023. Ansar juga berharap agar Majelis Hakim mendapatkan gambaran bagaimana kondisi tanah sengketa saat ini yang sudah tidak jelas lagi batas-batas tanahnya tapi para penggugat tahu dimana kira-kira letak tanah mereka, seraya berharap Majelis Hakim mempunyai penilaian tersendiri mengapa PT OSS sampai saat ini tidak mampu menunjukkan alas hak tanah mereka, yang gagal ditunjukkan saat mediasi di Kantor BPN Konawe, dan saat Mediasi di Pengadilan Unaaha, Konawe.
Arief selanjutnya menyampaikan bahwa saat Pemeriksaan Setempat ia dan para penggugat melihat sosok Nanung Achmad Chairillah Widjan (Pak Nanung) sebagai koordinator pembebasan lahan tanah PT OSS sejak awal proyek dimulai, sehingga seharusnya tidaklah susah PT OSS untuk menunjukkan alas hak mereka apabila dibeli dengan cara-cara yang benar, bila ada niatan baik dan menghormati hak-hak anak bangsa yang merasa di zolimi. Bila memang dasar pembeliannya sesuai hukum dan jelas alas haknya, lanjut Arief, Tim Hukum DPP KNPI juga akan balik kanan dan menghentikan advokasinya.
Arief menambahkan bahwa KNPI sebagai tempat berhimpun Generasi Muda (GM) FKPPI yang merupakan rumah besar untuk para anak prajurit yang menggugat, berharap agar Majelis Hakim dapat melihat cara-cara yang sistematis yang dilakukan mafia pertanahan agar mereka yang di zolimi tidak dapat diterima gugatannya di pengadilan dengan dua cara yang ampun yaitu pertama hilangkan jejak batas-batas tanahnya dengan pemerataan tanah dengan segera dan kedua jangan informasikan siapa penjual tanah sengeketa, supaya cacat formil kurang pihak dan gugatan tidak jelas, akan menjadi dasar hakim menolak gugatan. Adalah harapan KNPI agar Majelis Hakim melihat dengan hati nurani dan materi yang dilihat, dan akan mencari kebenaran hakiki dalam putusannya. Apapun hasilnya nanti, KNPI akan tetap menghormati putusan Majelis Hakim, sebagai Pemuda Indonesia yang patuh akan hukum.
“Kami berharap, jangan mentang-mentang karena PT OSS dan PT VDNI yang keduanya di pimpin langsung oleh Presiden Direktur Mr. Zhu Mingdong dan Direktur Mr. “Tony” Zhou Yuan bisa memposisikan Wakil Ketua DPR RI Bpk Letnan Jenderal TNI (Purn.) H. Lodewijk Freidrich Paulus sebagai Komisaris VDNI hingga Juli 2022, lalu kemudian merasa jumawa tetap punya kedekatan dengan pejabat tinggi negara sehingga perintah pengadilan saat Mediasi untuk membawa bukti-bukti alas hak atas tanah PT OSS, di cuekin dan tidak pernah ditunjukkan, bahkan ketika sudah memasuki tahap Pemeriksaan Setempat. Sudah tidak zamannya pejabat negara jadi beking-beking perusahaan asing”, lanjut Arief.
Arief menambahkan bahwa Ketua Umum DPP KNPI Bung Haris Pertama, S.H ditengah-tengah kesibukannya sebagai Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, tetap memonitor kasus ini.
“Ketua Umum memerintahkan agar Tim Hukum DPP KNPI yang juga Tim Kuasa Hukum 36 Anggota PEPABRI harus melakukan keilmuan yang terbaiknya untuk advokasi yang sedang berjalan dan selalu mengingat semangat dan pengorbanan Almarhum Advokat Jubir Darsun, aktivis HMI yang merupakan inisiator advokasi kasus ini oleh Tim Hukum DPP KNPI,” tutup Arief.
Sebagai informasi, Almarhum Advokat Jubir Darsun adalah Pemuda NTB yang aktif di Barisan Muda PAN, dan merupakan pengurus yang menjabat sebagai Ketua DPP, dan juga anggota Tim Hukum DPP KNPI. Jubir meninggal pada Mei 2021 karena tetap memaksakan diri untuk tetap aktif dan hadir ditengah-tengah advokasi DPP KNPI di Pasaman Barat dan Konawe, walau tubuhnya sudah sangat lemah.
Reporter : Red
