Dugaan Keterlibatan Oknum TNI AD di Proyek RSUD Konkep, PT Tujuh Wali-wali Disorot soal Upah Pekerja
Deliksultra.com, Konkep – Pengakuan seorang mantan pekerja proyek pembangunan RSUD Konawe Kepulauan (Konkep) yang dikerjakan oleh PT Tujuh Wali-wali memunculkan dugaan keterlibatan oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam aktivitas proyek tersebut.
Pria yang enggan disebutkan namanya itu mengaku selama bekerja, ia melihat keberadaan dua orang yang diduga anggota TNI. Salah satunya disebut sering menutupi wajah sehingga sulit dikenali, sementara satu lainnya diketahui berinisial R.
“Ada dua orang yang kami curigai anggota TNI. Satu selalu pakai penutup wajah, jadi tidak pernah kelihatan jelas. Tapi kami para pekerja tahu mereka berasal dari Koramil,” ujarnya melalui pesan WhatsApp, Kamis (26/3/2026).
Menurutnya, sosok berinisial R kerap terlihat berinteraksi dengan pihak-pihak penting di perusahaan. Ia juga disebut sering berada di lokasi proyek bersama seseorang bernama Budi.
Selain itu, pekerja tersebut mengaku para buruh kerap mendapat tekanan untuk tetap bekerja, meskipun dalam kondisi tertentu mereka tidak dapat melanjutkan pekerjaan.
“Kalau kami tidak kerja, tetap dipaksa. Mereka juga tidak pakai seragam dinas, hanya kaos biasa dan helm putih,” katanya.
Ia juga menyebut bahwa R sempat menjemput dirinya bersama sejumlah pekerja lain saat tiba di Pelabuhan Langara, Wawonii, pada awal Januari 2026. Saat itu, R disebut mengenakan seragam, sementara rekannya tetap menutupi wajah.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dirinya bersama delapan pekerja lainnya akhirnya memilih pulang karena persoalan upah yang tak kunjung dibayarkan secara penuh.
“Kami pulang karena gaji sering terlambat. Masih ada sisa upah saya sekitar Rp2 juta yang belum dibayar. Kami sudah lelah menagih,” ungkapnya.
Ia juga menyebut dirinya bekerja sebagai pemborong di salah satu bagian proyek, namun pembayaran terhambat akibat adanya komplain dari pihak internal proyek.
Bantahan dari Pihak Terkait
Saat dikonfirmasi, oknum yang disebut berinisial R membantah tudingan tersebut. Ia hanya memberikan jawaban singkat, “Bukan.”
Hal senada juga disampaikan oleh seorang anggota TNI lain berinisial PM. Ia menegaskan tidak mengetahui adanya keterlibatan anggota TNI dalam pengawasan proyek tersebut.
“Tidak ada anggota TNI yang mengawasi di sana. Saya juga jarang ke lokasi,” katanya.
Namun, dalam keterangan sebelumnya, PM sempat mengaku sebagai Babinsa di wilayah Wawonii dan pernah menyebut dirinya sebagai humas PT Tujuh Wali-wali, meski kemudian ia ralat dan menyebut pernyataan itu hanya candaan.
“Saya bukan humas. Itu hanya candaan. Saya hanya Babinsa di wilayah tersebut,” jelasnya.
Ia juga menyatakan bahwa kehadirannya di lokasi proyek sebatas memantau wilayah dan membantu jika diperlukan, seperti mencarikan material atau kebutuhan ringan lainnya.
Penjelasan Perusahaan
Perwakilan PT Tujuh Wali-wali, Rusdi Rasyid, sebelumnya menyampaikan bahwa pihak perusahaan hanya berkoordinasi dengan aparat setempat apabila terjadi permasalahan di lapangan.
“Kami hanya melapor atau meminta izin jika ada kendala di proyek,” ujarnya.
Terkait isu tunggakan upah, pihak yang mengaku mewakili perusahaan menyatakan bahwa pembayaran telah dilakukan melalui pihak ketiga, yakni seorang mandor bernama Budi.
“Kami sudah membayar ke mandor. Bahkan biaya pemulangan pekerja ke Jawa juga sudah ditanggung,” ungkapnya dalam keterangan sebelumnya.
Namun hingga berita ini diturunkan, Rusdi belum memberikan tanggapan lanjutan atas konfirmasi terbaru dari redaksi.
Aspek Aturan dan Penelusuran Lanjutan
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, prajurit aktif dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis. Selain itu, mereka juga tidak diperkenankan menduduki jabatan sipil di luar instansi tertentu tanpa mengundurkan diri dari dinas aktif.
Pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat dikenai sanksi disiplin militer sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Danramil Wawonii dan Komandan Denpom XIV/3 Kendari hingga kini belum mendapat respons.
Kasus ini masih memerlukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan kebenaran dugaan keterlibatan oknum aparat serta penyelesaian hak-hak para pekerja yang mengaku belum terpenuhi.
Reporter : Andri
