Ketua DPP Demokrat Sultra Minta Pj Gubernur Benahi Pembangunan Ali Mazi

Kendari, Deliksultra.com - Komjend (Pol) Andap Budhi Revianto resmi dilantik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara menggantikan Ali Mazi di Jakarta.

Atas pelantikkan tersebut, Ketua DPD Partai Demokrat Sultra Muh. Endang SA mengucapkan selamat kepada Andap Budhi Revianto telah dilantik sebagai Pj Gubernur Sultra.

Endang menyampaikan bahwa, ia menyarankan Andap segera bekerja membenahi Sultra memperbaiki “kekacauan-kekacauan” yang ditinggalkan Gubernur Ali Mazi.

Menurut dia, langkah pertama yang harus dilakukan Andap adalah segera mengevaluasi dan menghentikan pembangunan Kantor Gubernur Sultra karena dinilai tidak bermanfaat, mubazir dan bukan merupakan prioritas.

"Itu proyek bodoh, boros, dan tidak bermanfaat buat rakyat Sultra” tegas Endang kepada Media ini, Selasa 5 September 2023.

Ia juga menilai bahwa proyek pembangunan kantor Gubernur 21 lantai yang menelan anggaran 400 Milyar tersebut dibuat serampangan dan akan membebani APBD Sulawesi Tenggara.

Namun, kata ia anggaran tersebut akan lebih bermanfaat bila itu dialokasikan untuk membangun dan memperbaiki jalan-jalan Provinsi yang rusak.

“Ada kurang lebih lima ribu Kilo Meter jalan yang rusak di Sultra, lihat saja dimana-mana rakyat blokir jalan tapi Gubernur Ali Mazi memang bebal tidak mau dengarkan rakyat” ungkapnya.

Selain kantor Gubernur Caleg DPR RI ini juga menyarankan Pj. Gubernur Andap mengevaluasi pembangunan rujab kantor Gubernur. Pasalnya, berdasarkan catatannya pembangunan rujab Gubernur Sultra sudah selama kepemimpinan Ali Mazi sudah menghabiskan anggaran kurang lebih 300 Milyar.

“Selain menghabiskan anggaran, rehab rujab Gubernur itu juga merusak bangunan gedung rapat paripurna DPRD Provinsi Sultra, sehingga rapat-rapat DPRD sekarang kebanyakan digelar dihotel dan dikantor Gubernur," jelasnya.

Mantan Ketua KNPI Sultra ini juga mengingatkan Andap selain kebutuhan anggaran untuk perbaikkan jalan dan jembatan yang lebih berguna dan dibutuhkan rakyat, tahun depan Sultra juga akan melaksanakan Pilgub.

Ia menyebutkan, perkirakan pilgub akan menelan biaya sekitar 500 milyar, jadi apabila proyek Ali Mazi tidak dievaluasi, maka rakyat tetap akan menderita dengan infrastruktur yang rusak.

Selanjutnya mantan Wakil Ketua DPRD Sultra juga ini meminta Andap mengevaluasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi dijaman Ali Mazi. Ia menilai bahwa penempatan ASN dijaman Ali Mazi masih kacau. Bahkan tidak sesuai aturan serta mekanisme kepegawaian. Untuk itu Endang meminta Andap segera menata ulang dan mengembalikan penataan penempatan kepegawaian sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.

"Coba bayangkan ada PNS yang jadi Pj. Kepala Dinas selama 4 tahun, dan kemarin pun Ali Mazi sudah mau berakhir masih melantik, lucunya lagi ada yang siang non-job, malam dilantik lagi, inikan gila," terang Endang.

Selain soal APBD dan tata kelola pemerintahan Endang juga menyarankan Andap mengevaluasi pengelolaan KONI Sultra, menurutnya banyak info yang berseliweran bahwa pengelolaan KONI kurang baik dan profesional. Selain KONI Ia juga menyarankan Andap untuk mengevaluasi dan menghentikan pengalokasian anggaran untuk KNPI.

"KNPI Sultra itu masih ganda, sebaiknya Pemprov jangan pilih kasih, opsinya hentikan atau bagikan anggaran KNPI untuk semua kepengurusan” pungkasnya.

Reporter : RK