Komisi II DPR Desak ATR/BPN Usut Dugaan Penyerobotan Lahan oleh PT MS di Konsel
Deliksultra.com, Jakarta – Komisi II DPR RI menyoroti dugaan penyerobotan lahan yang dilakukan PT Marketindo Selaras (MS), sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sorotan ini mencuat dalam rapat kerja bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, pada Senin (21/4).
Wakil Ketua Komisi II, Bahtra Banong, mendesak Kementerian ATR/BPN segera mengusut legalitas HGU (Hak Guna Usaha) perusahaan tersebut. Ia menilai keberadaan PT MS telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat setempat.
“Mumpung Pak Menteri hadir, saya minta agar PT MS ini dicek legalitas HGU-nya. Apakah resmi atau tidak? Karena masyarakat sudah sangat resah,” tegas Bahtra dalam forum yang juga diikuti secara virtual oleh seluruh kepala kantor wilayah pertanahan se-Indonesia.
Bahtra juga menyoroti ketidakhadiran Kantor Pertanahan Konawe Selatan dalam rapat tersebut. Ia menilai absennya perwakilan daerah sebagai bentuk lemahnya komitmen dalam menangani isu agraria.
“Yang lain hadir, tapi Konawe Selatan tidak ada. Ini menunjukkan ada yang salah. Pak Menteri harus turun langsung pantau kinerja kantor pertanahan di daerah,” ujarnya.
Selain PT MS, Bahtra turut mengangkat laporan masyarakat soal aktivitas tambang yang disebut-sebut turut menyerobot lahan fasilitas umum, termasuk sekolah dan permukiman warga.
“Mereka beralasan hanya mengambil mineral di bawah tanah, padahal di atasnya ada fasilitas publik. Ini kan enggak masuk akal,” tambahnya.
Ketua Komisi II, Rifqinizami Karsayuda, juga menyayangkan absennya Kantor Pertanahan Konawe Selatan. Ia bahkan menyarankan agar pejabat yang tidak menunjukkan kinerja maksimal segera dievaluasi.
“Kalau di Komisi III, baru begini saja langsung keluar telegram Kapolri. Saya kira di sini juga harus ada langkah tegas. Coba Pak Menteri cek SK pejabatnya,” ujar Rifqi.
“Kalau perlu, rotasi saja. Yang terlalu lama di tempat ‘basah’ digeser ke tempat ‘kering’. Ini perlu penataan serius,” lanjutnya.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kantor Pertanahan Konawe Selatan maupun Kementerian ATR/BPN terkait dugaan penyerobotan lahan dan ketidakhadiran dalam rapat kerja tersebut.
Reporter : Andri
