Pimpinan DPRD-Sekda DKI Jakarta Kongkalikong Loloskan Puluhan Kader PDIP jadi Pejabat Eselon II
Deliksultra.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi melantik 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Rabu (7/5/2025), di Balai Agung, Balai Kota DKI. Pelantikan ini didasarkan pada sejumlah surat keputusan dan rekomendasi, termasuk dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), serta Kementerian Dalam Negeri.
Proses seleksi pejabat disebut mengedepankan integritas, kompetensi, dan kemampuan adaptasi dalam rangka memperkuat pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, pelantikan ini terseret isu miring.
Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kedeputian Gubernur DKI Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi, berinisial SW, mengungkapkan dugaan adanya permainan politik dalam proses seleksi. Menurut SW, seorang pimpinan DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan berinisial IM dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta berinisial MM diduga meloloskan 20 dari 59 pejabat yang dilantik, tanpa sepengetahuan Gubernur.
“Ada sekitar 20 orang yang dilantik itu kader PDIP yang direkomendasikan oleh IM. Ia bekerja sama dengan Sekda MM untuk meloloskan mereka. Pak Gubernur Pramono Anung tidak menyadari adanya permainan ini,” kata SW, Senin (11/8/2025).
SW mengklaim, informasi tersebut diperolehnya dari empat anggota DPRD DKI yang juga kader PDIP, masing-masing berinisial IDM, PN, PS, dan MS. Ia menyebut, IM menjalankan aksinya atas arahan seorang perempuan berinisial DDY, yang disebut sebagai kekasihnya, bersama tangan kanan DDY yang berinisial HMT.
Lebih jauh, SW menuturkan IM kerap memanggil kepala dinas, direktur utama BUMD, hingga kontraktor ke ruang kerjanya untuk mengatur proyek. HMT, yang disebut sebagai operator, bersama dua staf Gubernur berinisial UDN dan WSN, juga kerap terlihat mendatangi ruang kerja Sekda MM.
Tak hanya itu, SW menuduh IM mendapatkan dukungan dari pimpinan KPK periode sekarang untuk menekan para pejabat di Pemprov DKI agar menuruti kemauannya.
“IM, dengan backup dari pimpinan KPK, sering memanggil dan memaksa kepala dinas, Dirut BUMD, dan kontraktor ke ruangannya, untuk mengatur proyek bersama DDY, HMT, UDN, dan WSN,” tambahnya.
SW mengingatkan Gubernur Pramono Anung agar waspada menjelang pelantikan pejabat eselon III dan IV. Ia khawatir kelompok ini kembali melakukan intervensi untuk menempatkan orang-orangnya di jabatan strategis, seperti camat, lurah, dan dinas teknis.
“Mereka sudah pasang kuda-kuda untuk mengamankan posisinya di pelantikan berikutnya. Pak Gubernur harus hati-hati agar tidak kecolongan lagi,” tutup SW.
Hingga berita ini diturunkan, Pimpinan DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan IM dan Sekda DKI Jakarta Marullah Matali belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan ini.
Reporter : Andri
