PMT Geruduk DPRD Sultra, Protes Penyerobotan Lahan Adat oleh PT TMS dan PT Starget
Deliksultra.com, Kendari – Puluhan massa yang tergabung dalam Perkumpulan Masyarakat Tolaki (PMT) menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis, 25 September 2025.
Aksi ini dipicu oleh dugaan penyerobotan tanah ulayat masyarakat Konawe Utara oleh dua perusahaan tambang, yakni PT Tambang Matarape Sejahtera (TMS) dan PT Starget Pasifik Resourch.
Ketua PMT, Supriadin SH, MH, dalam orasinya menegaskan bahwa aktivitas kedua perusahaan tersebut telah merampas hak masyarakat adat Tolaki.
“PT TMS dan PT Starget Pasifik Resourch telah menyerobot dan merampas lahan masyarakat adat. Tindakan ini sangat merugikan dan tidak menghargai keberadaan kami sebagai pribumi di bumi Anoa,” tegas Supriadin di hadapan massa.
Menurut PMT, praktik tersebut tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga mengancam keberlangsungan hak-hak masyarakat adat yang selama ini menjaga tanah leluhur mereka.
Dalam pernyataannya, PMT menuntut DPRD Sultra mengeluarkan rekomendasi penghentian aktivitas pertambangan kedua perusahaan. Mereka juga meminta aparat penegak hukum (APH) segera mengusut dugaan pelanggaran hukum atas penerobosan lahan adat tersebut.
“Kami mendesak pencabutan seluruh izin dan legalitas PT TMS maupun PT Starget Pasifik Resourch, karena mereka telah merampas tanah adat dan tidak menghargai masyarakat lokal,” lanjut Supriadin.
Aksi massa tersebut akhirnya diterima oleh Sekretaris DPRD Sultra, Laode Butolo SP., ST., MM. Ia menyampaikan bahwa aspirasi PMT akan segera ditindaklanjuti.
“Insya Allah aspirasi ini akan kita sampaikan ke pimpinan. Sehingga proses Rapat Dengar Pendapat (RDP) bisa kita agendakan usai reses,” ujar Laode.
Dalam kesempatan itu, PMT juga meminta agar RDP yang direncanakan pada 13 Oktober 2025 mendatang dihadiri langsung oleh perwakilan PT Tambang Matarape Sejahtera, PT Starget Pasifik Resourch, serta Komisi III DPRD Sultra.
Reporter : Andri
