Sistem Komunikasi Pemkot Kendari Disorot, KPJN Nilai Lemahnya Koordinasi Rugikan Wali Kota
Deliksultra.com, Kendari – Kasus dugaan korupsi dalam pengadaan makan dan minum di Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kendari tahun anggaran 2020 kembali menjadi perhatian publik. Nama Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, turut terseret dalam pemberitaan yang berkembang, memicu polemik dan spekulasi liar di tengah masyarakat.
Alih-alih meredam kegaduhan, respons cepat dari Wali Kota justru menimbulkan berbagai penilaian. Salah satunya datang dari Konsorsium Pemuda Juang Nusantara (KPJN) Sultra, organisasi kepemudaan yang dikenal aktif mengawal isu-isu strategis di Sulawesi Tenggara.
Pendiri KPJN Sultra, La Ode Abdul Harits Nugraha, atau akrab disapa Dimas, menilai situasi ini menunjukkan lemahnya sistem komunikasi dan koordinasi internal di lingkup Pemerintah Kota Kendari.
“Seharusnya perangkat birokrasi seperti Kabag Hukum, Kabag Humas, dan Dinas Kominfo tampil lebih dulu ke publik sebelum pimpinan langsung memberikan reaksi. Absennya peran aktif mereka menunjukkan lemahnya koordinasi internal dan ketidaksiapan dalam menghadapi isu strategis yang menyeret nama baik Wali Kota,” tegas Dimas, yang juga Alumni Magister Kebijakan Publik Universitas Nasional, Selasa (2/7/2025).
Menurut Pembina KPTI Sultra ini, tiga unsur penting dalam sistem komunikasi pemerintahan memiliki peran krusial untuk memberikan klarifikasi, menenangkan publik, dan mencegah berkembangnya spekulasi liar yang dapat merusak citra kepala daerah.
“Kabag Humas punya mandat menjaga komunikasi publik dan citra pimpinan. Dinas Kominfo adalah corong resmi pemerintah. Sayangnya, semua terkesan pasif, sehingga Wali Kota harus turun langsung. Ini membuka ruang multitafsir, bahkan memberi kesan kepanikan,” jelasnya.
KPJN menilai kondisi ini memperlihatkan tidak solidnya sistem internal Pemkot Kendari dalam merespons dinamika hukum dan politik. Dimas menegaskan, kepala daerah semestinya dilindungi oleh perangkat birokrasi yang profesional dan sigap, bukan justru dibiarkan menjadi ujung tombak dalam situasi krisis.
“Kami menyayangkan lemahnya dukungan dan loyalitas perangkat di sekitar pimpinan. Ini seolah mempertontonkan Wali Kota dibiarkan menghadapi badai sendirian,” tambahnya.
Lebih jauh, KPJN juga mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, dan menghormati asas praduga tak bersalah.
“Mari kita serahkan sepenuhnya proses hukum ini kepada aparat penegak hukum. Jangan seret nama pimpinan daerah ke dalam narasi liar tanpa dasar hukum yang jelas. Publik butuh ketenangan, bukan kegaduhan yang merusak kepercayaan,” tegas Dimas.
Meski isu hukum terus bergulir, KPJN menilai masyarakat Kota Kendari masih menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan Siska Karina Imran.
“Banyak kerja nyata yang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, kita berharap proses hukum ini berjalan transparan, tidak ditunggangi kepentingan politik, agar roda pemerintahan tetap fokus membangun Kota Kendari menjadi lebih baik,” tutupnya.
Reporter : Andri
