Studi Banding Pemkot Kendari ke Bali Tuai Kritik: Dinilai Tak Peka di Tengah Defisit Anggaran
Deliksultra.com, Kendari – Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari yang melakukan studi banding dan studi tiru ke Denpasar, Bali, menuai kritik dari sejumlah kalangan. Kegiatan tersebut dianggap tidak tepat waktu dan menunjukkan ketidakpekaan pemerintah terhadap kondisi keuangan daerah yang tengah bermasalah.
Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Aktivis Lintas Kampus (IMALAK) Sulawesi Tenggara, Ali Sabarno, menyebut kegiatan tersebut sebagai bentuk pemborosan anggaran publik. Ia menilai Pemkot seharusnya fokus pada pengetatan dan efisiensi keuangan daerah di tengah situasi defisit dan beban utang yang masih menumpuk.
“Sangat ironis. Saat keuangan daerah sedang defisit dan masih menanggung utang ratusan miliar, justru pejabat Pemkot Kendari melakukan perjalanan dinas ke Bali dengan dalih studi banding. Ini mencerminkan kurangnya empati terhadap kondisi keuangan daerah maupun masyarakat,” ujar Ali Sabarno, Sabtu (25/10/2025).
Berdasarkan data yang beredar, Pemkot Kendari hingga kini masih menanggung utang sekitar Rp400 miliar serta mencatat defisit anggaran sebesar Rp107 miliar pada tahun 2024. Kondisi tersebut, menurut Ali, seharusnya menjadi peringatan agar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan secara hati-hati dan transparan.
“Ketika rakyat sedang berhemat, pejabat justru bepergian dengan gaya hidup mewah atas nama perjalanan dinas. Publik berhak tahu, apakah kegiatan di Bali itu benar-benar produktif atau hanya sekadar wisata terselubung,” tambahnya.
Ali juga meminta DPRD Kota Kendari dan Inspektorat untuk segera melakukan audit terhadap seluruh pembiayaan perjalanan dinas tersebut. Ia menegaskan, DPRD tidak boleh tutup mata terhadap potensi pemborosan anggaran yang tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kami mendesak DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan. Jangan biarkan APBD dihabiskan untuk kegiatan seremonial atau perjalanan ke luar daerah yang tidak berdampak pada pelayanan publik,” tegasnya.
Menurut IMALAK Sultra, fenomena seperti ini menunjukkan masih lemahnya kesadaran birokrasi terhadap tanggung jawab moral dalam pengelolaan keuangan negara.
“Rakyat disuruh berhemat, tapi pejabat justru berfoya-foya. Ini bentuk pengkhianatan terhadap prinsip keadilan sosial,” pungkas Ali.
Pemkot Kendari Benarkan Perjalanan ke Bali
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Kendari, Sahuriyanto Meronda, SP., MM., membenarkan adanya kegiatan studi tiru dan studi banding di Bali. Ia menyebut kegiatan tersebut terkait penanganan sampah serta pengembangan pelayanan publik digital melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).
“Studi tiru soal penanganan sampah dan studi banding terkait pelayanan publik digital yang dikelola melalui MPP oleh Dinas PTSP,” jelas Sahuriyanto, Sabtu (25/10/2025).
Ia juga menegaskan bahwa perjalanan tersebut menggunakan dana dari APBD Kota Kendari.
“Perjalanan dinas luar daerah menggunakan APBD,” ujarnya singkat.
Namun, ketika diminta menjelaskan jumlah pejabat yang ikut dalam perjalanan tersebut, Sahuriyanto mengaku belum mengetahui secara pasti.
“Soal jumlah saya belum tahu pasti, nanti bisa dikonfirmasi ke pimpinan,” tutupnya.
Reporter : Andri
