Tambang PT TMS Disegel, Isu Seret Istri Gubernur Sultra Hingga Sufmi Dasco Ahmad
Deliksultra.com, Kendari – Polemik aktivitas pertambangan nikel PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS) di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana, terus menjadi sorotan. Selain disegel oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), kasus ini juga sempat menyeret nama Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
Isu itu pertama kali diungkap Koordinator Aliansi Suara Rakyat (ASR) Sultra, La Ode Hidayat, saat rapat dengar pendapat dengan DPRD Sultra dan sejumlah pejabat, Rabu (10/9). Ia menyebut adanya dugaan keterlibatan Dasco dalam pusaran tambang ilegal.
“Harapan kami, teman-teman Gerindra bersikap. Karena ujung-ujungnya nanti yang disorot Presiden Prabowo. Kita ini sama-sama cinta dengan Prabowo,” ujarnya.
Namun, Dasco langsung membantah tudingan itu. “Memang enggak main, tambangnya di mana kita enggak tahu,” katanya, Minggu (14/9).
ASR Klarifikasi
Ramainya pemberitaan membuat ASR mengeluarkan klarifikasi resmi. La Ode menegaskan penyebutan nama Dasco hanya sebatas bagian dari pembahasan dinamika tambang ilegal di Sultra, bukan tuduhan langsung.
“Konsepnya ajakan agar pejabat negara lebih peduli terhadap rakyat. Jadi jangan diplintir,” tegasnya, Sabtu (13/9).
PT TMS Disegel
Kementerian ESDM menyatakan perusahaan yang dimiliki Arinta Nila Hapsari, istri Gubernur Sultra Andi Sumangerukka, tidak mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk area 172,82 hektare.
Dikarekan tidak memiliki izin IPPKH, Satgas PKH kemudia bergerak cepat dengan memasang plang penyegelan di lokasi tambang, Kamis (11/9), yang dikawal aparat TNI.
“Mereka punya izin tambang, tapi tidak memiliki izin pinjam pakai hutan,” kata Dirjen Penegakan Hukum Kementerian ESDM, Rilke Jeffri Huwae, di Jakarta, Senin (15/9), dikutip dari Liputan6.
Jeffri menjelaskan pemasangan plang penyegelan merupakan perintah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mewujudkan praktik pertambangan yang patuh hukum dan berkelanjutan.
“Kami memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap praktik pertambangan ilegal. Kementerian ESDM tetap berkolaborasi bersama Satgas PKH,” ujarnya.
Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah pusat mulai memperketat pengawasan terhadap tambang bermasalah di Sultra.
Reporter : Andri
