BWS Sultra Tegaskan Tak Terlibat, Dugaan Pencatutan Nama Instansi dalam Proyek Irigasi Momea Mencuat
Deliksultra.com, Kendari – Dugaan pencatutan nama instansi pemerintah mencuat dalam proyek rehabilitasi saluran irigasi di Desa Momea, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe. Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari memastikan tidak memiliki keterkaitan dengan pekerjaan yang belakangan menjadi sorotan tersebut.
Penjelasan itu disampaikan setelah beredar informasi yang mengaitkan proyek irigasi di wilayah tersebut dengan BWS Sulawesi IV Kendari. Untuk memastikan kebenarannya, pihak BWS melakukan penelusuran langsung ke lokasi pekerjaan.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Irigasi BWS Sulawesi IV Kendari, Iping Mariandana, mengatakan hasil pemeriksaan menunjukkan adanya aktivitas pembangunan di lapangan. Namun, proyek tersebut tidak tercatat dalam daftar kegiatan yang direncanakan maupun dibiayai oleh BWS Sulawesi IV Kendari.
“Setelah kami lakukan pengecekan, pekerjaan memang ada. Akan tetapi, kegiatan tersebut bukan bagian dari program yang direncanakan ataupun dianggarkan oleh BWS Sulawesi IV Kendari,” ujarnya, Kamis (18/6/2026).
Selain tidak tercantum dalam program kerja, BWS juga menegaskan tidak pernah menjalin kerja sama atau menandatangani kontrak dengan perusahaan yang disebut-sebut terkait proyek tersebut.
Menurut Iping, seluruh proyek yang dikelola BWS memiliki mekanisme administrasi dan kontraktual yang jelas. Karena itu, apabila ada dokumen yang mengatasnamakan BWS namun tidak tercatat dalam sistem resmi, maka dokumen tersebut patut dipertanyakan keabsahannya.
Pernyataan tersebut muncul seiring dugaan bahwa sejumlah pihak menawarkan pekerjaan proyek irigasi kepada kontraktor pelaksana dengan menggunakan dokumen yang diklaim berasal dari BWS Sulawesi IV Kendari.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, pihak yang menawarkan pekerjaan itu mengaku mewakili sebuah perusahaan dan menunjukkan dokumen kontrak sebagai dasar pelaksanaan proyek. Namun setelah diverifikasi, kontrak tersebut diduga tidak berasal dari instansi yang namanya dicantumkan.
BWS menyebut tidak menemukan identitas pejabat maupun pegawai mereka dalam dokumen yang beredar. Temuan itu semakin memperkuat posisi instansi tersebut bahwa proyek di Desa Momea bukan bagian dari pekerjaan yang mereka kelola.
Dengan adanya klarifikasi resmi tersebut, perhatian kini mengarah pada pihak-pihak yang diduga menggunakan nama lembaga pemerintah untuk meyakinkan calon pelaksana proyek. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menelusuri asal-usul dokumen dan pihak yang bertanggung jawab agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun dunia usaha.
Reporter : Andri
