Atasi Kelangkaan BBM, Pemkab Mubar Dorong Penambahan Kuota hingga SPBU Baru
Deliksultra.com, Jakarta – Persoalan akses bahan bakar minyak (BBM) yang masih menjadi keluhan masyarakat Kabupaten Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara, mendapat perhatian pemerintah pusat.
Bupati Muna Barat La Ode Darwin secara khusus membawa persoalan tersebut dalam pertemuan bersama jajaran Kementerian ESDM di Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Dalam forum yang melibatkan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta Pertamina Patra Niaga itu, kebutuhan BBM masyarakat menjadi salah satu pokok pembahasan.
Darwin mengungkapkan, masyarakat Muna Barat masih menghadapi antrean panjang ketika hendak memperoleh Pertalite maupun Solar. Kondisi itu dinilai berpotensi menghambat kegiatan ekonomi, terutama bagi kelompok masyarakat yang sangat bergantung pada BBM.
“Kami menyampaikan adanya kepadatan antrean Pertalite dan Solar. Karena, masalah perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi,” kata Darwin.
Menurut Darwin, nelayan membutuhkan Solar untuk menunjang aktivitas melaut, sementara Pertalite menjadi salah satu kebutuhan penting bagi petani. Karena itu, kelancaran pasokan BBM dinilai tidak sekadar menyangkut kebutuhan kendaraan, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan mata pencaharian warga.
Salah satu solusi yang didorong Pemkab Muna Barat adalah menambah kuota BBM sekaligus mengubah pola penyalurannya.
Darwin mengusulkan agar distribusi BBM dilakukan sejak pagi. Pola tersebut diharapkan dapat membuat proses penyaluran lebih teratur dan mengurangi penumpukan masyarakat di lokasi pengisian.
“Dari pertemuan ini juga kami meminta agar distribusi dilakukan di pagi hari dan ada penambahan kuota,” kata Darwin.
Tak hanya mengandalkan penambahan pasokan, pemerintah juga membahas penambahan titik pelayanan BBM di sejumlah wilayah Muna Barat.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah Kecamatan Kusambi. Pembangunan SPBU di wilayah tersebut didorong untuk dipercepat agar masyarakat memiliki alternatif tempat mendapatkan BBM dan antrean di lokasi yang sudah ada bisa ditekan.
Selain Kusambi, fasilitas penyaluran BBM di Kecamatan Barangka juga akan diperkuat. Pertashop Barangka direncanakan naik status menjadi SPBU KOMPAK atau lembaga penyalur resmi.
Peningkatan status tersebut diharapkan membuat kapasitas pelayanan BBM di Barangka dan daerah sekitarnya semakin besar.
Untuk kawasan pesisir, pemerintah juga merencanakan pengoperasian kembali SPB Nelayan Pajala. Fasilitas ini dipandang strategis karena secara khusus dapat menunjang kebutuhan bahan bakar masyarakat yang bekerja sebagai nelayan.
Jika seluruh rencana tersebut terealisasi, pemerintah berharap akses BBM masyarakat Muna Barat tidak lagi bertumpu pada titik-titik penyaluran yang selama ini mengalami kepadatan.
Pertemuan di Jakarta itu turut dihadiri Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM La Ode Sulaeman, Ketua BPH Migas Wahyudi Anas, serta Direktur Pemasaran Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto.
Tidak berhenti pada pembahasan di tingkat pusat, tindak lanjut lapangan juga telah diagendakan. Jajaran Ditjen Migas, BPH Migas, dan Pertamina Patra Niaga dijadwalkan datang langsung ke Muna Barat.
Darwin berharap kunjungan tersebut dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi kondisi distribusi BBM sekaligus mempercepat pelaksanaan berbagai solusi yang telah disepakati.
“Untuk menindaklanjuti pertemuan ini Dirjen Migas, Ketua BPH Migas dan Direktur Pemasaran Pertamina Patra Niaga, dalam waktu dekat akan melakukan kunjungan kerja ke Muna Barat,” kata Darwin.
Selain persoalan BBM, pembahasan bersama pemerintah pusat juga menyentuh kebutuhan energi rumah tangga. Salah satunya mengenai rencana pengalihan penggunaan minyak tanah ke gas elpiji.
Namun, kebijakan tersebut belum masuk tahap pelaksanaan karena masih dalam proses kajian oleh Ditjen Migas.
“Hal lain juga yang ikut kami bahas adalah konversi minyak tanah ke gas elpiji. Tapi ini masih dalam tahap pengkajian di Ditjen Migas,” ujar Darwin.
Pemkab Muna Barat berharap pembenahan distribusi, penambahan kuota, penguatan infrastruktur penyaluran, hingga pengaktifan kembali fasilitas BBM nelayan dapat segera diwujudkan.
Dengan semakin banyaknya titik pelayanan dan membaiknya pasokan, antrean BBM diharapkan berkurang. Pada akhirnya, kebutuhan energi bagi petani, nelayan, dan masyarakat umum dapat terpenuhi tanpa menghambat aktivitas ekonomi di Muna Barat.
Reporter : Salman
