Dengar Keluhan Bupati, Kementerian ESDM dan Pertamina Turun Langsung ke Mubar
Deliksultra.com, Mubar – Persoalan keterbatasan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara, mulai mendapat titik terang setelah pemerintah pusat menyatakan wilayah tersebut menjadi salah satu daerah yang akan mendapat perhatian dalam kebijakan penambahan kuota BBM.
Hal itu mengemuka dalam pertemuan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mubar dengan jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta Pertamina Patra Niaga di Aula Rumah Jabatan Bupati Mubar, Jumat (4/9).
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, La Ode Suleman, mengatakan kedatangannya bersama jajaran kementerian merupakan tindak lanjut atas aspirasi yang sebelumnya disampaikan Bupati Mubar La Ode Darwin.
Aspirasi tersebut terutama berkaitan dengan kebutuhan penambahan kuota BBM sekaligus rencana membuka titik layanan baru melalui pembangunan SPBU.
“Apa yang dipaparkan oleh Pemkab Mubar menjadi prioritas kami. Artinya, kami tidak perlu jauh-jauh ke sini kalau tidak menjadi prioritas,” kata La Ode Suleman.
Dalam forum itu, Pemkab Mubar menyampaikan perbandingan antara jumlah BBM yang diterima dengan kebutuhan masyarakat sepanjang tahun.
Alokasi BBM Mubar pada 2026 tercatat sekitar 4.016.000 liter. Angka tersebut masih jauh di bawah estimasi kebutuhan masyarakat yang mencapai 13.261.872 liter dalam setahun.
Perbedaan yang cukup besar antara pasokan dan kebutuhan itu kemudian menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat untuk menentukan langkah penyelesaian persoalan BBM di daerah tersebut.
La Ode Suleman menyebut data yang menjadi dasar pengajuan penambahan kuota tidak bisa langsung dijadikan acuan sebelum melalui proses validasi. Pemerintah juga akan melihat kembali mekanisme distribusi BBM yang selama ini diterapkan di Mubar.
“Data ini tentu dari berbagai sumber. Nah, sumber-sumber ini harus divalidasi. Begitu pula dengan pola distribusi BBM yang sudah dilakukan selama ini,” ujarnya.
Ia mengatakan, pemerintah sebenarnya telah memiliki gambaran mengenai langkah penyelesaian persoalan BBM tersebut. Namun, implementasinya tetap harus melewati sejumlah tahapan.
“Kepala BPH Migas sudah lengkap solusinya. Tinggal bagaimana tahapan yang akan dilakukan seperti apa, itu perlu kita lewati untuk bisa sepenuhnya menyiapkan kebutuhan BBM untuk masyarakat Mubar,” katanya.
Evaluasi bersama antara pemerintah pusat dan Pemkab Mubar akan dilakukan dalam waktu dekat. La Ode Suleman memperkirakan proses tersebut berlangsung dalam satu sampai dua pekan ke depan sebelum tahapan administrasi untuk kebijakan penambahan kuota dilakukan.
Selain persoalan jumlah pasokan, pemerintah juga akan mengidentifikasi wilayah-wilayah yang belum memperoleh akses BBM bersubsidi secara memadai.
“Nanti kami akan lebih mendetailkan bersama Pak Bupati kira-kira titik-titik mana yang belum terlayani BBM kompensasi negara ini. Karena tidak sedikit keluhan dari masyarakat di luar ibu kota Mubar ini karena disparitas harga yang tinggi,” tandasnya.
Kepala BPH Migas Wahyudin Anas turut menyoroti kondisi distribusi BBM di Mubar. Menurut dia, situasi yang terjadi membutuhkan intervensi dan dukungan dari pemerintah pusat agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
Wahyudin bahkan meminta Pertamina mempercepat proses pengiriman alokasi BBM yang telah tersedia untuk Mubar.
“Apabila nanti di akhir tahun ada periode untuk kami menyesuaikan, nanti akan kami menjadikan perhatian khusus untuk Mubar,” ucap Wahyudin.
Ia menilai persoalan antrean panjang di SPBU tidak sebatas menyangkut pelayanan kepada konsumen. Kondisi tersebut juga dapat memberikan dampak terhadap aktivitas perekonomian warga.
Waktu yang seharusnya digunakan masyarakat untuk bekerja dan menjalankan kegiatan produktif justru tersita karena harus menunggu BBM.
Setelah melihat langsung kondisi antrean di lapangan, BPH Migas juga membuka peluang penambahan titik layanan apabila kebutuhan tersebut memang dinilai mendesak.
“Kami juga tadi melihat langsung kondisi antrean di lapangan. Jadi kami mendorong kepada Pak Bupati, jika diperlukan titik tambahan pendirian SPBU baru untuk mengurai kepadatan antrean, nanti bisa dilakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga karena bentuknya adalah kemitraan,” ungkapnya.
Di sisi lain, pengawasan menjadi bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari kebijakan penambahan pasokan. BBM bersubsidi harus dipastikan sampai kepada masyarakat yang memang memiliki hak untuk mendapatkannya.
“Selain itu kami juga perlu sampaikan agar proses pendistribusian BBM ini harus ada pengawasan dari para pihak terkait agar proses penyalurannya tepat sasaran,” sambungnya.
BPH Migas memastikan persoalan tersebut akan terus dievaluasi secara bertahap bersama pemerintah daerah.
“Nanti apapun bentuknya kita akan lakukan evaluasi secara bertahap. Insya Allah niat baik untuk melayani masyarakat menjadi perhatian kami,” tutupnya.
Dari sisi Pertamina Patra Niaga, Direktur Pemasaran Korporat Pertamina Patra Niaga, Alimudin Baso, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepahaman mengenai penanganan BBM di Mubar.
Pertamina bersama BPH Migas, kata dia, telah memberikan kepastian kepada Pemkab Mubar bahwa kebutuhan penambahan kuota akan menjadi bagian dari kebijakan yang disiapkan pemerintah.
Meski demikian, peningkatan kuota harus berjalan beriringan dengan pembenahan sistem distribusi dan penambahan akses pelayanan.
“Kami meminta Forkopimda untuk melakukan perbaikan proses distribusi. Karena ini adalah barang subsidi yang di situ ada duit negara, maka kami harapkan tepat sasaran,” ujarnya.
Alimudin juga mengingatkan bahwa BBM bersubsidi merupakan komoditas yang jumlahnya terbatas dan pembiayaannya berasal dari anggaran negara. Karena itu, pengawasan tidak boleh diabaikan.
“BBM ini sangat terbatas dan pengadaannya mahal menggunakan APBN, maka kita harapkan agar pengendalian dan pengawasan dilakukan secara baik,” tutupnya.
Ditempat yang sama Bupati Muna Barat La Ode Darwin menyatakan persoalan BBM akan tetap menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Ia memastikan berbagai rekomendasi yang muncul dalam pertemuan tersebut akan segera ditindaklanjuti.
Menurut Darwin, ketersediaan BBM bukan hanya berkaitan dengan kebutuhan kendaraan masyarakat, tetapi turut menentukan kelancaran aktivitas ekonomi di Mubar.
Karena itu, Pemkab Mubar akan menindaklanjuti rencana penambahan kuota, kemungkinan pembangunan SPBU baru hingga pembenahan pengawasan distribusi.
“Terima kasih kepada Dirjen Migas, BPH Migas, Direktur Pertamina beserta seluruh jajaran atas kesempatannya hadir di Mubar. Semoga apa yang menjadi aspirasi kami bisa segera terealisasi,” kata Darwin.
Darwin juga mengapresiasi kedatangan langsung jajaran pemerintah pusat dan Pertamina ke Muna Barat. Menurutnya, kehadiran tersebut menjadi energi tambahan bagi Pemkab Mubar dalam membenahi pelayanan publik, khususnya terkait kebutuhan BBM masyarakat.
“Kehadiran bapak ibu sekalian memberi semangat bagi kami untuk bagaimana menjalankan pemerintahan untuk masyarakat Mubar yang lebih baik,” tutup orang nomor satu di Mubar itu.
Kunjungan Kementerian ESDM, BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga ke Muna Barat merupakan tindak lanjut atas persoalan kelangkaan serta panjangnya antrean BBM yang sebelumnya disampaikan Bupati La Ode Darwin ketika melakukan audiensi di Jakarta pada pekan sebelumnya.
Reporter : Eko Rama
