Antrean BBM Mengular di Kendari, Ansor Soroti Pengawasan SPBU

Deliksultra.com, Kendari - Pemandangan kendaraan mengantre panjang di sejumlah SPBU di Kota Kendari kembali menjadi sorotan. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya berkaitan dengan terbatasnya ketersediaan BBM, tetapi juga menunjukkan masih adanya persoalan dalam pengawasan distribusi bahan bakar bersubsidi.

Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sulawesi Tenggara meminta pemerintah dan pihak terkait tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Sekretaris GP Ansor Sultra, Salahuddin Loga, mengatakan antrean panjang yang terjadi di lapangan harus segera diurai melalui langkah konkret.

Menurut Salahuddin, kelangkaan yang dirasakan masyarakat mencakup sejumlah jenis BBM, mulai dari Pertalite, Pertamax hingga Solar. Karena itu, pemerintah daerah bersama Pertamina dinilai perlu duduk bersama untuk mencari akar persoalan sekaligus menentukan solusi.

Ia menilai persoalan pelayanan BBM saat ini tidak bisa hanya dibebankan kepada masyarakat yang harus menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU.

“Instansi terkait seolah tutup mata. Padahal mereka punya tanggung jawab memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi,” tegasnya.

Selain persoalan pasokan, Ansor Sultra juga menyoroti sistem pengawasan di SPBU. Salahuddin menyebut masih ditemukan dugaan praktik yang berpotensi mengganggu ketepatan sasaran penyaluran BBM bersubsidi.

Salah satunya berkaitan dengan penggunaan pelat nomor kendaraan yang diduga tidak sesuai oleh oknum tertentu untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Ansor juga menyoroti adanya konsumen yang disebut memiliki lebih dari satu barcode maupun nomor pelat kendaraan.

Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius karena dapat membuka celah penyalahgunaan BBM bersubsidi ketika masyarakat justru tengah menghadapi keterbatasan pasokan.

“Sistem pemeriksaan di SPBU harus diperketat. Petugas wajib mencocokkan nomor plat, STNK, dan barcode. Jika ada ketidaksesuaian dokumen, jangan dilayani,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengawasan harus dilakukan secara konsisten agar distribusi BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Jangan sampai situasi kelangkaan justru dimanfaatkan pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi.

GP Ansor Sultra pun mendorong pemerintah meningkatkan pengawasan langsung di lapangan serta memperkuat aturan distribusi BBM. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penyimpangan sekaligus mempercepat normalisasi antrean kendaraan di sejumlah SPBU Kendari.

Reporter : Eko Rama