Di Balik Megaproyek IPIP, Sawah Petani Tenggelam Lumpur dan Gagal Panen
Deliksultra.com, Kolaka – Pembangunan Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP) yang digadang-gadang menjadi pusat hilirisasi nikel dan manufaktur baterai nasional mulai memunculkan kekhawatiran baru di sektor pertanian. Di balik statusnya sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), sejumlah petani di Kecamatan Pomalaa dan Tanggetada mengaku kehilangan hasil panen akibat banjir lumpur yang berulang.
Kawasan industri seluas sekitar 11 ribu hektare tersebut mulai dikembangkan sejak akhir 2023 oleh konsorsium PT Kolaka Nikel Indonesia (KNI) bersama sejumlah perusahaan besar. Namun, warga yang selama ini menggantungkan hidup dari sawah menilai aktivitas pembukaan lahan di wilayah hulu telah mengubah kondisi lingkungan di sekitar daerah aliran Sungai (DAS) Oko-Oko dan Mekongga.
Dua DAS tersebut selama bertahun-tahun menjadi sumber utama irigasi bagi sekitar 247 hektare areal persawahan di Desa Oko-Oko dan Desa Lamedai. Kini, ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, air sungai disebut membawa material tanah yang mengendap di lahan pertanian hingga menyebabkan tanaman padi rusak.
Arman, salah seorang petani di Desa Oko-Oko, mengatakan kondisi sungai berubah drastis sejak aktivitas pembukaan lahan berlangsung.
“Air sungai sekarang berwarna cokelat kemerahan setiap kali hujan. Dulu tidak pernah seperti ini,” ujarnya.
Menurut Arman, lumpur yang terbawa banjir membuat sawah mengeras setelah air surut. Akibatnya, pertumbuhan tanaman padi terganggu dan sebagian besar gagal berkembang.
Ia mengaku pendapatan petani turun hingga sekitar separuh dibandingkan sebelum proyek industri berjalan. Jika sebelumnya hasil panen mampu menghasilkan sekitar Rp21 juta setiap musim, kini banyak petani tidak memperoleh hasil maksimal.
Keluhan serupa disampaikan Semmang, petani asal Desa Lamedai. Sawah seluas dua hektare miliknya tertutup lumpur dan kerikil setelah banjir. Benih serta pupuk yang telah dipersiapkan pun rusak diterjang genangan.
“Kami harus mengulang semuanya dari awal,” katanya.
Petani lainnya, Risal, mengaku pupuk yang baru ditebar hanyut hanya dalam beberapa jam saat banjir datang. Sementara Sukiman menyebut sawah yang tersisa kini juga tidak lagi produktif setelah sebelumnya sebagian lahannya telah digunakan untuk pembangunan kawasan industri.
Organisasi lingkungan Satya Bumi menilai kondisi tersebut berpotensi mengganggu ketahanan pangan masyarakat lokal. Mereka menilai lahan pertanian produktif yang telah dikelola masyarakat selama bertahun-tahun kini menghadapi tekanan akibat perubahan bentang alam di kawasan hulu.
Salma Inaz dari Satya Bumi mengatakan pembangunan kawasan industri semestinya tetap memperhatikan keberlangsungan lahan pangan dan kehidupan masyarakat sekitar.
Menurutnya, sedimentasi yang terus terjadi berpotensi mengurangi produktivitas sawah secara permanen apabila tidak segera dikendalikan.
Ia juga mengingatkan bahwa kondisi tersebut dapat mendorong petani kehilangan sumber penghasilan hingga akhirnya melepaskan lahan mereka karena tidak lagi mampu diolah.
Dalam investigasinya, Satya Bumi menyebut pembukaan kawasan IPIP telah menyebabkan ribuan hektare lahan kehilangan tutupan vegetasi.
Lembaga tersebut juga menyampaikan adanya dugaan tumpang tindih sebagian konsesi dengan kawasan hutan lindung. Berdasarkan analisis mereka, perubahan tutupan hutan berpotensi meningkatkan emisi karbon sekaligus mengurangi fungsi ekologis kawasan.
Juru Kampanye Satya Bumi, Alexandra Aulianta, menilai kondisi tersebut bertolak belakang dengan semangat transisi energi yang mengedepankan perlindungan lingkungan.
Selain dampak terhadap hutan, mereka juga menyoroti meningkatnya sedimentasi di sungai yang berujung pada banjir lumpur di kawasan pertanian.
Satya Bumi juga mengungkap hasil pengujian laboratorium terhadap sedimen yang ditemukan di area persawahan. Sampel tersebut dilaporkan mengandung unsur logam berat seperti nikel, kadmium, dan kromium.
Menurut organisasi itu, kandungan logam berat berpotensi memengaruhi kualitas tanah pertanian sekaligus menimbulkan risiko kesehatan apabila paparan berlangsung dalam jangka panjang.
Sejumlah petani bahkan mengaku mengalami gatal-gatal setiap kali membersihkan sawah yang terendam lumpur.
Keluhan kesehatan juga muncul dari warga pesisir Dusun II Hakatotobu. Mereka melaporkan meningkatnya kasus penyakit kulit dalam beberapa bulan terakhir.
Kepala Puskesmas Pomalaa, Alriyani Hamzah, mengatakan pihaknya masih melakukan pendataan terhadap warga yang mengalami keluhan tersebut. Berdasarkan gejala awal, penyakit yang muncul diduga mengarah pada scabies, namun diagnosis tetap memerlukan pemeriksaan medis lanjutan.
Wakil Ketua II DPRD Kolaka, Syaifullah Halik, mengakui pemerintah daerah telah menerima informasi mengenai banjir lumpur yang berdampak terhadap lahan pertanian masyarakat.
Ia menilai perusahaan yang beroperasi di kawasan pertambangan harus bertanggung jawab apabila aktivitasnya terbukti menyebabkan kerusakan sawah maupun gagal panen.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, Andi Makkawaru, menjelaskan pengawasan terhadap proyek yang berstatus Proyek Strategis Nasional menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara hanya dilibatkan ketika kementerian melakukan pengawasan atau peninjauan lapangan terhadap proyek tersebut.
Reporter : Dandi
