HMI Kendari Soroti Penyadapan Presiden RI, Minta Polri Evaluasi Total, Isu Dugaan Keterlibatan Kapolda Sultra Mencuat

Deliksultra.com, Kendari – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari meminta Kapolri mengusut secara menyeluruh dugaan penyalahgunaan sistem penyadapan ilegal yang belakangan menjadi perhatian publik. Organisasi mahasiswa tersebut menilai, kasus yang dikaitkan dengan penyadapan nomor telepon Presiden Prabowo Subianto harus ditangani secara terbuka dan tanpa tebang pilih.

Ketua Umum HMI Cabang Kendari, Yusril, mengatakan dugaan tersebut tidak bisa dianggap sebagai persoalan internal atau sekadar masalah penggunaan perangkat teknologi. Menurutnya, perkara ini menyangkut kewenangan aparat, jaminan perlindungan hak warga negara, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Dalam persoalan ini, perhatian HMI turut tertuju kepada Kapolda Sulawesi Tenggara, Irjen Pol Himawan Bayu Aji. Nama Himawan menjadi sorotan karena pernah menduduki jabatan Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri sejak Desember 2023 hingga Mei 2026.

Rentang waktu tersebut dinilai memiliki irisan dengan periode dugaan penyadapan yang kini dipersoalkan. Atas dasar itu, HMI meminta aparat berwenang menelusuri kemungkinan adanya hubungan antara pelaksanaan tugas, kebijakan, maupun kewenangan yang dimiliki selama Himawan menjabat di Bareskrim.

Yusril menegaskan, rekam jabatan seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk menghindarkannya dari proses pemeriksaan apabila terdapat relevansi dengan perkara yang sedang ditangani.

“Jangan sampai jabatan menjadi tameng untuk menghindari pemeriksaan. Jika memang terdapat dugaan keterkaitan, maka harus diklarifikasi dan diuji melalui proses hukum. Tidak boleh ada keistimewaan dalam penegakan hukum, sekalipun yang disorot adalah pejabat tinggi kepolisian,” tegas Yusril.

Ia menyebut, pengusutan perkara tersebut harus diarahkan pada pembuktian berdasarkan fakta, bukan berkembang menjadi polemik tanpa kejelasan. Karena itu, Kapolri diminta menjamin proses penelusuran berlangsung independen dan tidak dipengaruhi kepentingan pihak tertentu.

HMI juga menekankan pentingnya pemeriksaan terhadap setiap pihak yang memiliki hubungan dengan pengelolaan sistem penyadapan, termasuk penggunaan Lawful Interception Management System (LIMS).

Yusril mengatakan, apabila penyidikan menemukan adanya akses, komunikasi, persetujuan, kebijakan, atau kewenangan yang berkaitan dengan pengoperasian sistem tersebut, maka pihak-pihak yang relevan harus dimintai penjelasan sesuai aturan hukum.

Menurutnya, keterbukaan dalam penanganan perkara menjadi penting agar masyarakat memperoleh gambaran utuh mengenai mekanisme pengawasan dan penggunaan fasilitas penyadapan di tubuh Polri.

“Apabila dalam proses penyidikan ditemukan fakta mengenai akses, kewenangan, komunikasi, persetujuan, maupun kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS), maka seluruh pihak yang memiliki relevansi terhadap perkara tersebut harus dimintai keterangan sesuai ketentuan hukum,” lanjutnya.

HMI Cabang Kendari mengingatkan, perpindahan jabatan Himawan dari lingkungan Bareskrim Polri ke posisi Kapolda Sultra tidak serta-merta menghapus tanggung jawab atas kebijakan maupun tindakan yang mungkin berkaitan dengan masa tugas sebelumnya.

Yusril kembali meminta agar dugaan yang menyeret nama mantan Dirtipidsiber tersebut diperiksa secara profesional. Namun, ia menegaskan bahwa penilaian terhadap keterlibatan seseorang harus tetap didasarkan pada hasil penyelidikan dan bukti yang sah.

“Jangan berlindung di balik jabatan. Ketika seseorang pernah menduduki posisi strategis dalam institusi penegak hukum, maka tanggung jawab dan kebijakan selama masa jabatannya juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Kami mendesak agar dugaan yang berkaitan dengan Himawan Bayu Aji didalami secara serius, objektif, dan transparan,” tegasnya.

Bagi HMI, penanganan kasus ini menjadi ujian terhadap konsistensi penegakan hukum di lingkungan kepolisian. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara pejabat tinggi dengan pihak lain ketika berhadapan dengan persoalan hukum.

“Jabatan boleh berganti, tetapi pertanggungjawaban hukum tidak boleh ikut berganti. Jangan sampai publik melihat adanya standar ganda dalam penegakan hukum. Kami ingin persoalan ini dibuka secara terang, bukan dibiarkan menjadi tanda tanya di tengah masyarakat,” tutup Yusril.

Reporter : Andri