Johnson Yaptonaga Disorot dalam Dugaan Perambahan 110 Hektare Kawasan Hutan oleh PT BSJ dan PT PKS

DelikSultra.com
3 Min Baca
Johnson Yaptonaga Disorot dalam Dugaan Perambahan 110 Hektare Kawasan Hutan oleh PT BSJ dan PT PKS

Deliksultra.com, Jakarta - Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) RI memperluas penelusuran pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara korupsi tata kelola pertambangan di Kabupaten Konawe Utara (Konut).

Desakan tersebut menyusul temuan Ampuh Sultra mengenai dugaan keterlibatan Johnson Yaptonaga alias JY atau Ko John dalam aktivitas pertambangan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) dan PT Putra Kendari Sejahtera (PKS).

Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo, menyebut kedua perusahaan tersebut diduga melakukan aktivitas pertambangan di kawasan hutan dengan total bukaan mencapai sekitar 113 hektare.

Menurut Hendro, PT BSJ diduga membuka kawasan Hutan Lindung seluas 78,36 hektare dengan menggunakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah berakhir masa berlakunya.

Sementara PT PKS diduga menjalankan kegiatan pertambangan di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan menggunakan IUP yang disebut tidak memiliki keabsahan, dengan luas bukaan mencapai 35 hektare.

“Jadi bukaan kawasan hutan kedua perusahaan di Konawe Utara ini kurang lebih 110 hektar. Kegiatan tersebut diduga melibatkan JY”.

Hendro mengungkapkan, dugaan keterlibatan JY tidak hanya didasarkan pada aktivitas kedua perusahaan tersebut. Ampuh Sultra mengaku telah menelusuri dokumen perusahaan dan menemukan nama Johnson Yaptonaga dalam struktur kepengurusan maupun kepemilikan saham.

Pada PT BSJ, JY disebut tercatat menduduki posisi komisaris. Sedangkan di PT PKS, ia diduga berperan sebagai pengendali perusahaan sekaligus pemegang saham.

Keterangan tersebut, kata Hendro, merujuk pada Akta Nomor 27 Tahun 2021 yang diterbitkan Notaris Mulyani, SH., M.Kn di Kabupaten Karawang pada 27 Januari 2021.

“Ini membuktikan bahwa Johnson Yaptonaga tidak bisa terlepas dari kasus yang menjerat PT. BSJ dan PT. PKS”.

Selain menyoroti dugaan aktivitas pertambangan di kawasan hutan, Ampuh Sultra juga mengungkap potensi beban finansial yang harus ditanggung kedua perusahaan tersebut.

Hendro menyebut PT PKS diperkirakan menghadapi kewajiban denda sebesar Rp868,814 miliar berdasarkan perhitungan Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Nilai tersebut belum termasuk persoalan dugaan aktivitas pertambangan dengan menggunakan IUP yang dipersoalkan.

Adapun PT BSJ disebut memiliki kewajiban membayar denda pokok sebesar Rp50 miliar dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan periode 2013 hingga 2025 yang ditangani Kejaksaan Agung.

Di luar kewajiban tersebut, perusahaan juga berpotensi dikenai denda atas dugaan pembukaan kawasan hutan. Namun, besaran sanksi dari Satgas PKH untuk perusahaan itu disebut masih dalam proses penghitungan.

“Menurut hitungan awam kami, kedua perusahaan ini harus membayar denda hingga triliunan rupiah jika dihitung dari hasil pertambangan menggunakan IUP mati dan IUP siluman serta gabungan denda dari Satgas PKH”.

Berdasarkan sejumlah temuan tersebut, Hendro meminta Kejagung tidak hanya memusatkan penanganan perkara pada sosok berinisial AK. Ia menilai seluruh pihak yang diduga memiliki hubungan dengan aktivitas kedua perusahaan perlu ditelusuri untuk mengungkap perkara secara menyeluruh.

Ampuh Sultra secara khusus meminta penyidik memanggil dan memeriksa Johnson Yaptonaga guna mengklarifikasi dugaan keterlibatannya dalam aktivitas pertambangan kedua perusahaan tersebut.

“Yang kami takutkan, Kejagung hanya fokus pada AK namun melepaskan perhatian mereka dari JY yang notabenenya turut terlibat dalam kasus tersebut”.

Sebagai bentuk pengawalan terhadap perkara tersebut, Ampuh Sultra memastikan akan kembali menggelar demonstrasi di Kejaksaan Agung pada Senin, 23 November mendatang.

Aksi lanjutan itu dimaksudkan untuk mendorong aparat penegak hukum agar menelusuri seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara korupsi tata kelola pertambangan di Konawe Utara.

“Kami akan kembali menggelar aksi demo di hari Senin depan. Sampai Kejagung memberikan perhatian serius terkait keterlibatan JY dalam kasus korupsi tata kelola pertambangan di Konawe Utara”, pungkasnya.

Reporter : Andri

Berita BerikutnyaKUPP Molawe Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Kebakaran Kapal dan Pelabuhan
Bagikan:

Baca Lainnya